TVRINews, Sumatera Selatan
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan dukungannya terhadap langkah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional VII dalam mengoordinasikan penyediaan dan optimalisasi lahan untuk ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan.
Dukungan tersebut disampaikan Herman Deru saat menerima pimpinan PTPN IV Regional VII dalam audiensi di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu, 9 September 2026.
Herman Deru mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap mendukung kebijakan pemerintah pusat, termasuk program ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit yang diarahkan untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Namun, ia menekankan agar persoalan yang muncul di lapangan turut diselesaikan secara menyeluruh.
“Pada prinsipnya, apa pun kebijakan pemerintah, kami di daerah support dan dukung. Tetapi persoalan di bawah juga harus diselesaikan,” ujar Gubernur Herman.
Menurut Herman Deru, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan lahan negara yang masih kosong atau belum termanfaatkan. Selain memberikan manfaat ekonomi, pemanfaatan lahan tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Saya ada saran mengenai lahan rawan terbakar. Karhutla ini banyak terjadi di lahan kosong yang statusnya milik negara. Kenapa tidak kita utamakan lahan-lahan tersebut untuk dioptimalisasi,”jelasnya.
Ia mencontohkan kawasan hutan produksi (HP) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang memiliki luasan cukup besar. Potensi lahan tersebut, menurutnya, perlu dipetakan dan dikaji lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan.
“Di OKI ada sekitar 600 ribu hektare kawasan HP. Ada yang mudah dan potensial untuk dimanfaatkan?,”ucapnya.
Karena itu, Herman Deru meminta koordinasi terkait optimalisasi lahan tidak hanya melibatkan Kementerian Pertanian, tetapi juga Kementerian Kehutanan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan status kawasan dan aspek pengelolaannya dapat dibahas secara menyeluruh.
Ia menilai optimalisasi lahan negara yang tepat dapat memberikan sedikitnya dua manfaat, yakni mengurangi potensi karhutla sekaligus menekan persoalan sosial di masyarakat.
“Kita bisa mendapatkan dua hal. Pertama, mengurangi karhutla karena dari mitigasi kita, karhutla banyak terjadi di lahan milik negara yang terbengkalai. Kedua, persoalan sosial juga akan lebih rendah,”tegasnya.
Herman Deru juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap kebijakan pemanfaatan lahan. Pemerintah, kata dia, harus terlebih dahulu memastikan status kepemilikan dan penguasaan lahan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Yang paling penting, petakan dulu tanah siapa, statusnya apa, dan berapa orang yang menguasai. Itu harus jelas,”imbuhnya.
Ia menegaskan Pemprov Sumsel akan mendukung kebijakan pemerintah pusat sepanjang terdapat keseriusan dalam pelaksanaannya serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kita dukung, yang penting ada keseriusan. Kita dukung dan upayakan secara humanis,”tandasnya.
Sementara itu, Advisor Strategic PTPN IV Regional VII Irwan Perangin Angin mengatakan pihaknya terus menindaklanjuti penugasan pemerintah terkait pengembangan dan ekstensifikasi lahan kelapa sawit, termasuk di Sumatera Selatan.
Penugasan tersebut merupakan bagian dari arahan pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk mendukung pengembangan lahan sawit, termasuk dalam rangka program B50 dan peningkatan produksi sawit nasional.
Irwan mengatakan hasil koordinasi sementara menunjukkan adanya potensi lahan di dua kabupaten di Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim.
“Berkat support semua pihak di Sumsel yang terus mendampingi kami, bersama Kanwil, sudah terkerucut di dua kabupaten. Di Lahat sekitar 4.200 hektare, di Kecamatan Gumay Talang, dan di Muara Enim 1.700 hektare, yakni Ujan Mas, Gunung Megang, dan Benakat,”ungkap Irwan.
Menurut Irwan, Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah prioritas karena lokasinya berdekatan dengan kebun dan sentra sawit yang telah dikelola PTPN IV Regional VII. Kondisi tersebut dinilai dapat memudahkan pengembangan kawasan secara terintegrasi.
Ia menegaskan pengembangan lahan tidak hanya ditujukan untuk kebun inti perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui skema plasma.
“Keinginan kami untuk penugasan ini bukan hanya untuk internal, kebun inti kita, tetapi juga plasma. Jadi, 1.700 hektare yang sudah kita identifikasi, apakah memungkinkan lahan yang tersedia itu bisa kita bangunkan juga untuk masyarakat,”lanjutnya.
Terkait lahan sekitar 1.700 hektare di Muara Enim, Irwan mengatakan status penguasaan lahan masih perlu diverifikasi. Data yang ada saat ini masih berdasarkan survei awal.
“1.700 hektare itu secara eksisting belum kami cek punya siapa. Baru survei. Tentu saja kalau ada tanaman tumbuh, kami akan memperhatikan dan mengganti sesuai ketentuan. Kami juga minta dikawal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,”tuturnya.
Irwan menambahkan PTPN IV Regional VII akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar penugasan pengembangan sawit dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Dalam audiensi tersebut turut hadir Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumsel Rahmat, Regional Head PTPN IV Regional VII Denny Ramadhan, Business Support Head PTPN IV Regional VII Dhanny Hermawan, Kepala Bagian Sekper PTPN IV Regional VII Mario, serta Kepala Subdivisi HO PTPN IV Regional VII Damara Damanic.
Sementara itu, Herman Deru didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Apriyadi dan Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Koimudin.
