TVRINews, Palembang
Operasional Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) hingga kini masih bergantung pada subsidi pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahunnya, pemerintah pusat harus menggelontorkan anggaran hingga Rp300 miliar untuk menutupi kebutuhan operasional transportasi massal yang dibangun dengan investasi hampir Rp12 triliun tersebut.
Kondisi ini menjadi sorotan Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, saat melakukan peninjauan langsung terhadap operasional LRT Sumsel. Bambang mengatakan, pembangunan LRT Sumsel membutuhkan anggaran yang sangat besar, sehingga keberlangsungan operasionalnya tidak seharusnya terus-menerus menjadi beban pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kota Palembang, perlu ikut mengambil peran dalam mendukung operasional LRT Sumsel," kata Bambang, Kamis, 5 November 2026.
Menurutnya, ini fasilitas kereta tanpa hambatan yang dibangun dengan biaya cukup besar. Pada waktu itu anggarannya hampir mencapai Rp 12 triliun. Jadi, ini pasti menjadi beban negara yang cukup berat.
"Kebutuhan subsidi untuk operasional LRT Sumsel saat ini mencapai sekitar Rp 300 miliar per tahun," ungkapnnya
"Besarnya subsidi tersebut tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dari operasional LRT. Bahkan, untuk biaya listrik saja membutuhkan anggaran sekitar Rp 8 miliar per bulan, sedangkan pendapatan yang diperoleh hanya sekitar Rp 1,2 miliar per bulan. Jadi, ini akan menjadi beban dukungan APBN secara terus menerus," Tegas BHS.
Bambang juga menyoroti tingkat pemanfaatan LRT yang dinilai masih belum maksimal. Ia mencontohkan saat dirinya datang dari bandara dan menggunakan LRT, jumlah penumpang yang terlihat hanya sedikit dibandingkan kapasitas angkut yang tersedia.
"Lihat saja tadi yang dari stasiun Bandara, jumlah pengguna bahkan hanya 2 persen dari kapasitas angkut," katanya
Karena itu, ia meminta Gubernur Sumsel bersama Wali Kota Palembang menginisiasi gerakan untuk mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi publik tersebut.
"Ini yang perlu dilakukan dorongan lagi. Saya menginginkan adanya gerakan dari masyarakat yang diinisiasi pemerintah provinsi, dalam arti Pak Gubernur bersama Wali Kota mendorong masyarakatnya untuk mau menggunakan LRT," ungkapnya.
Selain meningkatkan jumlah penumpang, Bambang meminta pemerintah daerah mengembangkan kawasan ekonomi di sekitar 13 stasiun LRT Sumsel. Menurutnya, keberadaan LRT seharusnya dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan kawasan komersial di sekitar stasiun.
Ia juga menilai Pemerintah Kota perlu memanfaatkan ruang-ruang komersial yang tersedia agar kawasan sekitar stasiun menjadi lebih produktif dan mampu memberikan tambahan pendapatan bagi LRT. Dan bahkan Pemerintah Kota juga perlu mengembangkan integrasi transportasi feeder menuju ke wilayah wilayah ekonomi lainnya.
"Harusnya dikembangkan juga wilayah di sekitar stasiun LRT ini oleh pemerintah kota. Jangan dibiarkan seperti ini. Saya berharap pemerintah kota dan pemerintah provinsi mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar stasiun kereta LRT," tegasnya.
Ia menegaskan, apabila pemerintah daerah tidak ingin mengambil alih biaya operasional, setidaknya harus ada dukungan nyata untuk mengurangi beban subsidi pemerintah pusat.
"Jangan sampai bebannya dibebankan pada KAI. KAI sendiri tentu tidak cukup untuk menutup biaya operasionalnya kalau tidak didukung anggaran tambahan dari APBN. Tetapi kalau tidak ada dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kota, saya akan mendorong anggaran kekurangan operasional LRT yang Rp300 miliar ini bisa dibebankan ke APBD provinsi," ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak akan mampu menanggung sendiri biaya operasional LRT apabila subsidi pemerintah dihentikan. Ia mengingatkan, penggunaan APBN untuk membiayai LRT Sumsel merupakan uang Rakyat dari seluruh Indonesia.
"Sementara itu, manfaat langsung transportasi tersebut lebih banyak dirasakan masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Ini tentu tidak adil," Ujar Bambang.
Karena itu, Bambang meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kota segera mengambil langkah konkret agar operasional LRT tidak terus bergantung pada subsidi pemerintah pusat. Ia juga mengingatkan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan dan pembiayaan LRT apabila pemerintah daerah tidak memberikan dukungan terhadap keberlangsungan transportasi massal tersebut.
