TVRINews, Palembang
Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan meluruskan pernyataan terkait ketersediaan stok beras Bulog yang disebut mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Sumsel hingga 10 bulan ke depan.
Ketua Komisi II DPRD Sumsel Rita Suryani mengatakan, berdasarkan hasil inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan ketersediaan beras, khususnya beras premium ukuran lima kilogram dan beras SPHP.
Dalam sidak ke Pasar Tangga Buntung dan Pasar Banyu Asin, Komisi II menemukan beras premium kemasan lima kilogram masih sulit diperoleh. Kalaupun tersedia, harganya berada di kisaran Rp85 ribu hingga Rp90 ribu per kemasan.
Sementara beras premium ukuran 10 kilogram dijual sekitar Rp170 ribu hingga Rp175 ribu per karung. Sedangkan kemasan 20 kilogram berada di kisaran Rp310 ribu per karung.
Kondisi serupa juga terjadi pada beras SPHP Bulog yang menurut keterangan pedagang masih sulit didapatkan.
Ketua Komisi II DPRD Sumsel Rita Suryani menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
“Dari hasil sidak kami ke pasar, ternyata beras premium lima kilogram masih langka dan harganya cukup tinggi, sekitar Rp85 ribu sampai Rp90 ribu. Padahal beras premium ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Rita Suryani, Jumat, 4 September 2026.
Rita menjelaskan, Komisi II juga telah melakukan rapat bersama Bulog, organisasi perangkat daerah terkait, serta Satgas Pangan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi stok beras di Sumsel.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, stok beras SPHP yang tersedia di gudang Bulog saat ini disebut sekitar 97 ribu ton.
Sementara kebutuhan beras masyarakat Sumsel diperkirakan mencapai sekitar 75 ribu ton per bulan atau kurang lebih 850 ribu ton dalam setahun.
“Kalau stok Bulog saat ini sekitar 97 ribu ton, sementara kebutuhan masyarakat sekitar 75 ribu ton per bulan, tentu angka tersebut belum bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 10 bulan,” jelas Rita.
Menurutnya, dengan perhitungan kebutuhan sekitar 75 ribu ton per bulan, kebutuhan masyarakat Sumsel selama 10 bulan mencapai sekitar 750 ribu ton.
Karena itu, Rita meminta adanya pelurusan terhadap informasi mengenai kecukupan stok beras Bulog untuk kebutuhan masyarakat Sumsel.
“Kita perlu meluruskan informasi ini. Kasihan Pak Gubernur kalau mendapatkan informasi yang kurang tepat mengenai kondisi stok beras kita. Yang kita sampaikan adalah fakta berdasarkan hasil rapat dan kondisi yang kami temukan di lapangan,” tegasnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Sumsel Aswan Mufti menyoroti kondisi produksi gabah Sumsel yang justru cukup besar.
Menurutnya, hingga Agustus 2026 produksi gabah Sumsel telah mencapai sekitar 2,8 juta ton. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi tersebut seharusnya mampu memenuhi bahkan melampaui kebutuhan masyarakat Sumsel.
“Yang menjadi pertanyaan kita, kalau produksi gabah Sumsel sampai Agustus sudah sekitar 2,8 juta ton, bahkan pada Agustus produksinya sekitar 420 ribu ton, kenapa di lapangan gabah justru dikatakan langka dan mahal?” kata Aswan.
Aswan mempertanyakan aliran distribusi hasil produksi gabah Sumsel tersebut. Sebab, di satu sisi produksi gabah diklaim tinggi, tetapi di sisi lain pelaku usaha penggilingan padi justru mengeluhkan sulitnya memperoleh gabah dengan harga yang semakin mahal.
“Kalau memang produksinya besar dan secara hitungan kita surplus, kita perlu tahu ke mana hasil produksi tersebut. Ini yang harus kita telusuri bersama, jangan sampai produksi kita besar tetapi masyarakat justru kesulitan mendapatkan beras dan penggilingan kesulitan mendapatkan gabah,” ujarnya.
Komisi II DPRD Sumsel mendorong pemerintah dan pihak terkait melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap rantai distribusi gabah dan beras, mulai dari tingkat petani, penggilingan, distributor hingga pasar.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan produksi gabah Sumsel benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat daerah dan mampu menjaga stabilitas harga serta ketersediaan beras di pasaran.
“Jangan hanya melihat angka produksi di atas kertas. Kita harus melihat bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan, bagaimana gabah petani terserap, bagaimana distribusinya, dan apakah kebutuhan beras masyarakat Sumsel benar-benar terpenuhi,” pungkas Aswan.
