TVRINews, Lubuklinggau
Akses permodalan masih menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H. Fauzi Amro bersama Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) dalam kegiatan Meaningful Participation terkait akses pembiayaan UMKM.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Zury Lubuklinggau, Rabu, 12 Agustus 2026, tersebut merupakan bagian dari agenda reses Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026.
Anggota BS OJK Prof. Dr. Candra Fajri Ananda mengatakan, pihaknya turun langsung ke daerah untuk menyerap aspirasi pelaku UMKM sekaligus mengetahui berbagai hambatan yang mereka hadapi dalam memperoleh pembiayaan.
“Kami ingin mengetahui secara langsung persoalan di lapangan sekaligus mendorong sistem pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau,” ujar Candra.
Menurutnya, masukan dari pelaku usaha di daerah diperlukan untuk melihat persoalan pembiayaan secara lebih utuh, termasuk kendala yang membuat sebagian UMKM belum dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan.
Sementara itu, Fauzi Amro menegaskan UMKM memiliki posisi penting sebagai salah satu penopang perekonomian, terutama ketika terjadi tekanan ekonomi.
Namun, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari tingginya bunga pinjaman, keterbatasan pelatihan, hingga rendahnya kemampuan digitalisasi.
Fauzi mendorong bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memperluas dan mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan data UMKM di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan data yang dibahas dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 9.353 UMKM yang tercatat di wilayah tersebut.
Menurut Fauzi, data tersebut perlu diverifikasi agar program pembiayaan dan bantuan pemerintah benar-benar diterima pelaku usaha yang memenuhi kriteria.
“Data ini harus diverifikasi dengan baik, mulai dari pelaku usaha, NIB, hingga lokasi usaha, agar program bantuan tepat sasaran dan tidak konsumtif,” tegas Fauzi.
Selain persoalan modal, penguatan kapasitas pelaku UMKM dinilai perlu dilakukan secara bersamaan. Pelatihan usaha, pendampingan, digitalisasi, serta legalitas usaha menjadi bagian penting agar pelaku UMKM semakin siap mengakses pembiayaan formal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten II Pemerintah Kota Lubuklinggau Emra, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta ratusan pelaku UMKM.
Melalui forum tersebut, pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan diharapkan dapat merumuskan solusi pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi UMKM di Lubuklinggau.
