TVRINews, Sumatera Selatan
Tingkat inflasi Kota Palembang pada September 2026 tercatat sebesar 2,40 persen secara tahunan (year on year/yoy), turun dibandingkan Agustus 2026 yang berada di level 2,48 persen.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam rilis resmi perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2026 dan Berita Resmi Statistik Pariwisata Kota Palembang.
Ratu Dewa mengatakan, penyampaian data secara berkala menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan, terutama untuk mengantisipasi perubahan harga sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi.
Menurutnya, inflasi Palembang masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.
Sejumlah faktor memengaruhi perkembangan harga pada September 2026, salah satunya dampak lanjutan fenomena El Nino yang disertai cuaca panas dan kemarau panjang. Kondisi tersebut berdampak terhadap ketersediaan sejumlah komoditas pangan, termasuk cabai.
Cuaca panas menyebabkan bunga cabai rontok dan gagal panen di sejumlah daerah sehingga pasokan menjadi terbatas dan berdampak terhadap kenaikan harga.
Selain komoditas pangan, perubahan harga BBM nonsubsidi juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan. Harga Pertamax Turbo naik dari Rp18.700 menjadi Rp20.000 per liter, Dexlite dari Rp20.150 menjadi Rp24.200 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp21.650 menjadi Rp25.750 per liter.
“Ketersediaan beras premium kemasan lima kilogram juga menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Palembang,” ujar Ratu Dewa.
Terapkan Strategi 4K
Dalam pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Palembang bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menerapkan strategi 4K, yakni ketersediaan, keterjangkauan atau kestabilan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek ketersediaan, pemerintah melakukan kerja sama antardaerah, operasi pasar, serta menyiapkan rencana penambahan cadangan pangan.
Dari sisi kestabilan harga, pemerintah mendorong pelaksanaan pasar murah di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya panic buying.
Sementara itu, kelancaran distribusi dilakukan melalui rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar, serta pengaturan lalu lintas. Komunikasi efektif diperkuat melalui penyampaian informasi kepada masyarakat serta koordinasi dengan daerah penghasil, distributor, dan agen komoditas.
Ratu Dewa mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor dengan menjadikan data sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.
“Transparansi dan penyampaian data secara berkala menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan, khususnya untuk mengantisipasi perkembangan harga sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi,”lanjutnya.
Perjalanan Wisatawan Meningkat
Di sisi lain, perkembangan perjalanan wisatawan nusantara tujuan Kota Palembang menunjukkan pertumbuhan. Pada Agustus 2026 tercatat sebanyak 550.381 perjalanan atau meningkat 3,56 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Namun, tingkat hunian hotel berbintang mengalami penurunan. Tingkat hunian hotel bintang empat pada Agustus 2026 tercatat 60,91 persen, turun dari 66,56 persen pada Juli 2026.
Hotel bintang lima juga mencatat tingkat hunian 52,95 persen pada Agustus 2026, turun dari 56,78 persen pada bulan sebelumnya.
Dari sisi rata-rata lama menginap, tamu hotel berbintang tercatat lebih tinggi dibandingkan hotel nonbintang. Rata-rata lama menginap di hotel berbintang mencapai 1,38 malam, sedangkan hotel nonbintang 1,14 hari.
Ratu Dewa menilai pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata menjadi bagian yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Ketersediaan pangan, stabilitas harga, kelancaran distribusi dan komunikasi publik yang efektif dinilai turut menciptakan kondisi yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan,”imbuhnya.
Pemerintah Kota Palembang juga menyampaikan apresiasi kepada BPS Kota Palembang, TPID Kota Palembang, serta seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong perkembangan sektor pariwisata.
Sinergi lintas sektor akan terus dilakukan dengan menjadikan data sebagai salah satu dasar perumusan kebijakan untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan Kota Palembang secara berkelanjutan.
