TVRINews, Palembang
Persidangan perkara dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek konstruksi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, mengungkap sejumlah fakta terkait proses penyusunan dokumen penawaran hingga dugaan aliran uang kepada pihak-pihak yang terlibat.
Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Kamis, 12 November 2026, saksi Putra mengungkapkan bahwa dokumen penawaran proyek yang dibuatnya terlebih dahulu diperiksa oleh Utari, istri terdakwa Ardi.
Di hadapan majelis hakim yang diketuai Pitriadi, Putra menjelaskan dokumen tersebut meliputi surat pengantar data dan SKP. Setelah selesai disusun, dokumen dibawanya kepada Utari untuk diperiksa satu per satu. Menurut Putra, setelah dilakukan pemeriksaan, Utari menyatakan dokumen penawaran tersebut telah lengkap.
Dalam persidangan itu, Putra juga mengakui pernah menerima uang sebesar Rp1 juta dari terdakwa Yusrizal sebagai pembayaran jasa pembuatan dokumen penawaran. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Utari. Namun, Putra mengaku hanya menerima kembali Rp300 ribu untuk membeli kebutuhan pembuatan dokumen, seperti tinta dan kertas.
"Saya menerima uang Rp1 juta dari Yusrizal untuk jasa membuat penawaran. Uang itu saya berikan kepada Ibu Utari, kemudian saya diberi Rp300 ribu," ungkap Putra di hadapan majelis hakim.
Keterangan serupa disampaikan saksi Reza. Ia mengaku pernah diminta menyusun dokumen penawaran untuk delapan paket pekerjaan. Permintaan tersebut, menurutnya, berasal dari pihak pemborong dan Yusrizal.
Reza menjelaskan, proses penyusunan dokumen dilakukan menggunakan laptop miliknya, termasuk untuk mengunggah dokumen penawaran.
"Yusrizal menyuruh saya membuat dokumen penawaran," kata Reza.
Ia juga menyebut laptop yang digunakan dalam proses tersebut telah diamankan oleh Kejaksaan Negeri PALI.
Sementara itu, saksi Utari menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menolak surat keputusan (SK) pekerjaan karena dokumen tersebut berasal dari kepala dinas.
Utari juga menyebut paket pekerjaan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut merupakan paket anggota DPRD PALI bernama Budi Hoiru. Ia menjelaskan, kepala dinas kemudian meminta dirinya mengonfirmasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Budi Hoiru melalui PPK Ardi.
Menurut Utari, Ardi kemudian menghubungi Budi Hoiru untuk menanyakan pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam komunikasi itu, Budi disebut mengarahkan kepada Yusrizal.
"Ardi menelepon Budi untuk mengonfirmasi siapa pelaksana di lapangan. Ternyata anggota DPRD mengarahkan kepada Yusrizal," ujar Utari.
Saat dikonfirmasi hakim mengenai identitas anggota DPRD yang dimaksud, Utari menjawab bahwa orang tersebut adalah Budi Hoiru. Meski mengakui melakukan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran, Utari membantah menerima fee dari terdakwa Yusrizal.
Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa lima orang terkait dugaan pengondisian 10 paket proyek konstruksi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
Kelima terdakwa tersebut yakni Sephy Hendika, Ardi, dan Arif Gunawan yang merupakan aparatur sipil negara (ASN), serta Subela dan Yusrizal dari pihak swasta.
Dalam dakwaan, Subela diduga bertindak seolah-olah sebagai direktur CV Nengkoda Jaya. Ia juga disebut memalsukan tanda tangan direktur perusahaan untuk mengerjakan enam paket proyek konstruksi. Enam paket tersebut terdiri atas lima proyek pembangunan drainase di lingkungan Dinas Perkim dan satu proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 13 Penukal.
Dalam pelaksanaannya, Subela diduga bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku PPK Dinas Perkim untuk lima proyek drainase. Sementara pada proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 13 Penukal, Subela disebut bekerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan.
JPU juga menguraikan dugaan pemberian imbalan atau fee kepada kedua terdakwa yang menjabat sebagai PPK tersebut. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI sebagaimana tercantum dalam dakwaan, enam paket proyek yang diduga tidak dilaksanakan sesuai kontrak mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp576 juta.
Selain itu, JPU mengungkap dugaan penyimpangan pada empat paket proyek konstruksi lainnya yang dikerjakan Yusrizal selaku rekanan. Pekerjaan tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak dan mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp332 juta. Dengan demikian, total kerugian keuangan negara berdasarkan uraian dakwaan JPU dalam perkara 10 paket proyek tersebut mencapai lebih dari Rp904 juta.
Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Seluruh dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, alat bukti, dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
