TVRINews, Lahat
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lahat mulai menerapkan sistem pendataan berbasis digital dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Seluruh petugas pencacah lapangan kini menggunakan telepon genggam (ponsel) sebagai alat utama pendataan, menggantikan penggunaan kuesioner berbentuk kertas.
Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 BPS Kabupaten Lahat, Etika Suryandari, mengatakan seluruh instrumen pendataan telah terintegrasi dalam aplikasi FASIH. Melalui aplikasi tersebut, petugas dapat melakukan pengisian data secara langsung di lapangan, termasuk proses tanda tangan digital dari responden.
"Petugas pencacah lapangan saat ini hanya dibekali HP. Semua kuesioner sudah tersedia dalam aplikasi FASIH, termasuk tanda tangan digital untuk responden. Teknologi ini dimanfaatkan untuk memudahkan petugas sehingga tidak perlu lagi membawa tumpukan kertas," ujar Etika.
Menurutnya, digitalisasi dalam pelaksanaan sensus memberikan berbagai keuntungan, mulai dari kemudahan pengumpulan data hingga peningkatan akurasi dan efisiensi proses pendataan. Selain itu, data yang telah diinput petugas dapat langsung terkirim ke server BPS untuk mempercepat proses pengolahan dan validasi.
"Penerapan sistem digital membuat proses pendataan lebih mudah, akurat, efisien, dan informatif. Data yang dikumpulkan juga dapat langsung terhubung ke server BPS sehingga mempercepat proses pengolahan data," jelasnya.
Meski demikian, pelaksanaan sensus di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pengawas Lapangan Sensus Ekonomi 2026, Nanda Wulandari, mengungkapkan bahwa keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah serta masih adanya masyarakat yang enggan memberikan data menjadi kendala yang sering ditemui petugas.
"Kami masih menghadapi kendala sinyal di beberapa wilayah. Selain itu, ada juga warga yang belum bersedia disensus. Karena itu petugas harus memiliki pendekatan tersendiri agar masyarakat merasa nyaman saat proses pendataan berlangsung,"ungkap Nanda.
BPS Kabupaten Lahat berharap pemanfaatan teknologi digital dalam Sensus Ekonomi 2026 dapat meningkatkan kualitas data yang dihasilkan sekaligus mempercepat proses pengumpulan informasi ekonomi masyarakat.
Data hasil sensus tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan.
