TVRINews, Palembang
Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) mendorong pemerintah segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan guna memperkuat konektivitas logistik dan meningkatkan kapasitas ekspor komoditas unggulan daerah.
Ketua Umum BPP HIPKA sekaligus Anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad di Palembang, Selasa, mengatakan keberadaan Pelabuhan Tanjung Carat sangat strategis untuk mendukung potensi ekspor Sumatera Selatan, khususnya komoditas kelapa sawit.
Menurut dia, produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Sumatera Selatan saat ini telah mencapai sekitar lima juta ton per tahun. Bahkan, produksi tersebut disebut telah melampaui produksi CPO Malaysia.
"Karena itu, kita dorong supaya pemerintah segera mengimplementasikan interkoneksi pembangunan pelabuhan, jalan, maupun akses lautnya," katanya.
Ia mengatakan pembangunan pelabuhan tersebut perlu diintegrasikan dengan infrastruktur jalan dan akses transportasi laut agar distribusi komoditas dari sentra produksi menuju pasar ekspor dapat berjalan lebih efektif.
Kamrussamad menilai, apabila pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), koordinasi lintas kementerian dan lembaga perlu segera diperkuat untuk mempercepat realisasinya.
Selain mendorong pembangunan infrastruktur ekspor, Kamrussamad juga menyoroti kondisi harga beras di Sumatera Selatan yang mengalami tekanan akibat distribusi beras antardaerah.
Ia mengatakan berdasarkan informasi yang diterima dari Gubernur Sumatera Selatan dalam pertemuan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), terdapat distribusi beras dari Sumatera Selatan ke sejumlah provinsi di luar daerah.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah produsen beras. Namun, distribusi antardaerah yang tidak dikelola secara optimal berpotensi memengaruhi ketersediaan pasokan dan perkembangan harga beras di dalam provinsi.
"BI tadi menyampaikan bahwa ada inflasi di Sumatera Selatan. Salah satu penyebabnya komoditas beras, dan hasil pendalaman menunjukkan adanya perlintasan beras ke provinsi-provinsi lain yang membutuhkan," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta Kementerian Perdagangan bersama dinas perdagangan di daerah memperkuat pemantauan distribusi dan ketersediaan beras agar kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan tetap terpenuhi.
Ia menilai koordinasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara distribusi beras ke luar daerah dan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat di Sumatera Selatan.
Dengan demikian, potensi Sumatera Selatan sebagai daerah produsen pangan dan komoditas perkebunan dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian daerah, sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
